Pentingnya Peningkatan Infrastruktur Pascapandemi
Sebagai salah satu rangkaian dari side event Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG), hari ini Presidensi G20 Indonesia mengadakan acara seminar bertema “Infrastruktur Pascapandemi dan Barang Publik Global (Global Public Goods) pada G20”. Di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, negara-negara di dunia mengalami dilema untuk mencapai keseimbangan dalam membuat kebijakan untuk menata pemulihan ekonomi dan pada saat bersamaan menjaga stabilitas makroekonomi dari tekanan inflasi yang meningkat.
Dalam pidato pembukaan acara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio Kacaribu, menekankan pentingnya infrastruktur sebagai faktor yang mempercepat pertumbuhan. “Infrastruktur memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam skala besar, meningkatkan produksi dan konsumsi, serta kapasitas produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Selain itu, penyediaan infrastruktur yang memadai terkait dengan sektor informasi dan teknologi adalah hal penting bagi suatu negara untuk tetap kompetitif,” ujar Febrio.
Pada tahun ini, Indonesia diperkirakan masih bisa mempertahankan momentum pemulihan ekonomi melalui berbagai faktor pendukung. Infrastruktur menjadi faktor utama yang menjadi prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan katalis untuk mempromosikan pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Selain itu, di era digital ini, penyediaan infrastruktur yang memadai terkait dengan sektor informasi dan teknologi adalah hal penting bagi Indonesia untuk menyambut transformasi digital nasional. Konektivitas digital dengan mengoptimalkan jaringan internet dan integrasi teknologi dalam infrastruktur melalui InfraTech merupakan bagian penting untuk mengaktifkan infrastruktur yang lebih efisien secara biaya dan lebih baik secara kualitas.
“Sinergi yang kuat dan koordinasi antar-otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi. Di samping itu, upaya tersebut juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih efektif serta dapat melindungi kelompok-kelompok rentan. Pada kasus Indonesia, kolaborasi antar-otoritas sektor keuangan telah menunjukkan hasil positif yang tercermin dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi masing-masing sebesar 9,71% dan 6,49%,” pungkas Febrio.
Pembangunan infrastruktur dilakukan tidak hanya untuk membantu menutup ketimpangan infrastruktur, tapi juga berkontribusi pada tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan efisiensi ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas diharapkan dapat memenuhi target pembangunan dengan mempertimbangkan fakator lingkungan, ketahanan, inklusi, dan tata kelola yang baik. “Kita butuh pendanaan yang besar untuk membangun infrastruktur yang layak dan berkualitas. Pendanaan ini tidak dapat dilakukan sematamata melalui APBN. Keterlibatan Bank Pembangunan Multilateral serta sektor swasta secara kolektif menjadi penting dalam pembiayaan infrastruktur”, lanjut Febrio.
Forum G20 memiliki komitmen kuat untuk mendorong peningkatan infrastruktur berkelanjutan, di mana pada masa Presidensi G20 Indonesia terdapat 4 agenda prioritas terkait infrastruktur berkelanjutan, yaitu: (i) mengembangkan kerangka kerja untuk memanfaatkan partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan; (ii) mengembangkan policy toolkit untuk memobilisasi mekanisme pembiayaan infrastruktur yang inovatif, termasuk memeriksa penggunaan obligasi lokal dan meningkatkan inklusi gender dan sosial melalui investasi infrastruktur; (iii) mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mencapai infrastruktur digital yang hemat biaya dan berkualitas lebih baik; dan (iv) memajukan alat InfraTracker 2.0 untuk memberikan wawasan mengenai strategi infrastruktur dan rencana jangka panjang.
Di antara pemaparan yang disampaikan, Additional Secretary Ministry of External Affairs India Abhay Thakur mengamini pendekatan yang coba didorong oleh Indonesia, yaitu pendekatan secara holistik. Di India sendiri, pendekatan tersebut telah diberlakukan untuk membangun 84.000 km jalan yang memberikan konektivitas wilayah terpencil. Lebih lanjut, Raja Al Marzoqi, Chief Economist Advisor untuk Ministry of Economy and Planning Arab Saudi menyoroti pentingnya keberadaan asuransi dalam pembangunan infrastruktur yang mencakup penjaminan pandemi di masa depan.
Pembicara terakhir, yaitu Ridha Wirakusumah yang merupakan Ketua Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) menekankan pentingnya penyaluran dana yang lebih besar kepada negara berpendapatan menengah dan rendah untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, hingga saat ini 60% pendanaan pembangunan infrastruktur masih didominasi oleh negara berpendapatan tinggi, ketika seharusnya pembiayaan pembangunan lebih banyak dibutuhkan oleh negara berpendapatan menengah dan rendah.
Selain ketiga pembicara tersebut, seminar ini juga dihadiri oleh, Presiden Fondazione Compagnia dan Gugus Tugas Infrastruktur T20 Italia Francesco Profuno, Ekonom Senior OECD dan Gugus Tugas 8 Infrastruktur dan Pembiayaan Tangguh T20 Indonesia Raffaele De La Croce, dan Pimimpin proyek Multilateral Development Bank untuk Global Public Goods Sebastian Wiengers. Sebagai penutup, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan Indonesia, Sudarto, memberikan pidato penutup seminar “Infrastruktur Pascapandemi dan Global Public Goods pada G20”.***
